Kukar, JurnalNusantara.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Kartanegara (Kukar) mempersiapkan serangkaian program prioritas untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi bencana sepanjang tahun 2025. Berbagai langkah strategis ini disusun guna memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana dapat terpenuhi dengan optimal, khususnya di wilayah rawan yang memerlukan perhatian khusus.
Kepala Pelaksana BPBD Kukar, Setianto Nugraha Aji, menjelaskan bahwa program prioritas tersebut berfokus pada tiga aspek utama, yaitu pelayanan informasi mengenai potensi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, serta evakuasi dan penyelamatan yang efektif. Ketiga aspek ini dianggap sebagai kunci utama untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana di Kukar.
“Kami terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama di wilayah seperti Muara Kaman yang memiliki riwayat bencana tinggi. Sinergi dengan berbagai pihak sangat kami perlukan untuk menekan angka kerugian akibat bencana,” ujarnya, Senin (25/2/2025).
BPBD Kukar melakukan sosialisasi rutin dan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda bahaya dan memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
Selain itu, BPBD juga memasang rambu-rambu peringatan bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tanah longsor di lokasi-lokasi strategis sebagai alat peningkat kewaspadaan warga. Rambu-rambu tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi korban dan kerusakan akibat keterlambatan informasi.
Sebagai upaya pencegahan karhutla, BPBD Kukar aktif melakukan patroli bersama dengan Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kepolisian, dan TNI. Patroli ini bertujuan mendeteksi dini titik api sehingga tindakan cepat dapat dilakukan sebelum api membesar dan merusak hutan serta lahan produktif.
Patroli dilakukan secara berkala dan intensif selama musim kemarau, dengan melibatkan sumber daya manusia dan teknologi seperti drone pengintai untuk mempercepat proses deteksi.
BPBD Kukar juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan kapasitas relawan kebencanaan. Melalui pelatihan dan simulasi yang berkelanjutan, relawan diberikan keterampilan penanganan bencana yang sesuai standar operasional prosedur.
Pelatihan ini mencakup teknik penanggulangan kebakaran hutan, penanganan banjir, evakuasi korban, hingga penggunaan peralatan penyelamatan modern. Setianto menegaskan bahwa keberadaan relawan yang terampil dan siap siaga adalah salah satu faktor kunci dalam mempercepat respons darurat.
“Relawan bukan hanya tenaga tambahan, tetapi garda terdepan dalam mitigasi bencana di lapangan. Oleh karena itu, kami fokus pada peningkatan kemampuan mereka agar dapat bertindak efektif dan profesional,” tambahnya.
Dalam rangka mendukung aktivitas mitigasi dan penanggulangan bencana, BPBD Kukar menyalurkan berbagai peralatan kebencanaan modern. Beberapa di antaranya adalah pompa pemadam karhutla, perahu karet untuk evakuasi saat banjir, alat pemadaman kebakaran portabel, serta lampu darurat untuk membantu operasi di malam hari.
Melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, salah satu desa di Kecamatan Buana Jaya juga telah menerima mobil pemadam kebakaran tipe slip-on yang sangat membantu dalam penanganan kebakaran di wilayah tersebut.
BPBD Kukar mendorong desa-desa untuk berpartisipasi aktif dalam program Penguatan Kawasan Tangguh Bencana. Program ini meliputi pengelolaan lingkungan yang ramah bencana, alokasi dana desa untuk penanggulangan bencana, serta peningkatan koordinasi lintas sektor di tingkat desa dan kabupaten.
“Setiap desa kami harapkan mengalokasikan minimal 10% dari anggaran desa untuk penanggulangan bencana, baik untuk kegiatan pencegahan maupun penanganan darurat. Ini bagian dari upaya memperkuat ketahanan komunitas,” jelas Setianto.
BPBD Kukar berkomitmen memberikan respons cepat ketika bencana terjadi, serta memastikan pemerintah daerah hadir memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak. Kehadiran tim tanggap darurat di lapangan menjadi bagian penting dari strategi untuk meminimalkan kerugian.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah saat bencana. Penanganan yang cepat dan terkoordinasi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif,” tutup Setianto. (Adv/Der)
