KUTAI KARTANEGARA, JurnalNusantara.co – Pemerintah Kecamatan Anggana mendorong penguatan sinergi dengan perusahaan energi melalui forum kerja sama dengan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Langkah tersebut diwujudkan dalam rapat koordinasi yang digelar pada Rabu (30/4/2025) pagi di ruang rapat Kantor Camat Anggana, dipimpin langsung oleh Camat Anggana, Rendra Abadi, dan dihadiri perwakilan manajemen PHM serta seluruh pejabat struktural kecamatan.
Rendra menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam pembangunan wilayah sangat diperlukan, terutama bagi desa-desa yang terdampak langsung aktivitas industri migas.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap ada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan,” ucap Rendra di hadapan peserta rapat.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang diharapkan bisa mendapat dukungan dari PHM melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Beberapa program tersebut di antaranya meliputi pelatihan kewirausahaan untuk warga desa, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, penguatan sektor pendidikan nonformal, serta pelestarian lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.
“Sinergi seperti ini tidak hanya penting untuk mempercepat pembangunan desa, tapi juga menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat,” tambah Rendra.
Pihak Pertamina Hulu Mahakam melalui perwakilannya merespons positif usulan Pemerintah Kecamatan Anggana. Mereka menyatakan kesiapan untuk menjalin koordinasi lanjutan dan menyesuaikan program CSR dengan kebutuhan riil masyarakat desa.
“Kami siap mendukung program-program yang telah disusun pemerintah kecamatan, agar bisa tepat sasaran dan berdampak langsung bagi warga,” ujar perwakilan PHM dalam forum tersebut.
Rapat ini menjadi awal dari pola kerja kolaboratif yang akan terus dikembangkan dalam waktu mendatang. Pemerintah Kecamatan Anggana juga akan membentuk tim pendamping dari unsur kecamatan dan desa untuk memastikan pelaksanaan program CSR berjalan sesuai target.
Koordinasi antara pemerintah dan perusahaan diharapkan menjadi contoh praktik kolaborasi yang baik dalam upaya mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan inklusif, khususnya di kawasan yang terdampak langsung oleh industri migas. (adv/der)
