KUTAI KARTANEGARA, JurnalNusantara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menandai dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2026.
Musrenbang yang berlangsung di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar, pada Selasa (22/4/2025), sekaligus menjadi forum konsolidasi arah pembangunan Kukar selama lima tahun ke depan.
Bupati Kukar Edi Damansyah menekankan bahwa pembangunan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan kesinambungan, fokus, dan keterlibatan seluruh pihak secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan.
“Musrenbang ini tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi titik awal kita menyusun pembangunan secara partisipatif dan terencana,” ucap Edi Damansyah saat memberikan sambutan pembuka.
Ia mengingatkan pentingnya perumusan program yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar menampung keinginan sektoral tanpa skala prioritas yang jelas.
“Cermati betul mana kebutuhan dan mana sekadar keinginan, agar program yang disusun tidak menyimpang dari tujuan utama,” tuturnya menambahkan arahan teknis.
Tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, yang di dalamnya telah ditegaskan arah pembangunan menuju visi jangka panjang Kutai Kartanegara dalam dua dekade mendatang.
“Perda Nomor 16 Tahun 2024 telah menetapkan visi besar Kukar menjadi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang berkelanjutan dan sejahtera pada tahun 2045,” jelas Edi.
Ia mengatakan, seluruh perencanaan pembangunan tahun 2026 mengusung tema: Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Edi juga menyampaikan sejumlah catatan penting untuk menjadi perhatian seluruh jajaran perangkat daerah agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah dan koordinasi yang kuat.
“Kerja kolaboratif antarlembaga dan keterlibatan aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan program. Jangan jadikan masyarakat sebagai objek, melainkan subjek pembangunan,” tegasnya menekankan prinsip inklusif.
Edi juga mendorong warga untuk aktif menjaga stabilitas daerah, mengawasi jalannya pembangunan, serta berani menyampaikan masukan maupun kritik secara konstruktif kepada pemerintah.
“Kita tidak bisa membangun Kukar sendirian. Masyarakat harus terus berperan serta, baik dalam pemikiran maupun aksi nyata,” ucapnya menutup sambutan.
Musrenbang RKPD ini menjadi bagian krusial dalam proses sinkronisasi rencana pembangunan daerah, baik secara vertikal dengan kebijakan nasional maupun horizontal antarperangkat daerah. Pemerintah Kukar berharap, langkah awal menuju RPJMD ini dapat memperkuat landasan menuju Kukar yang tangguh dan berbudaya. (adv/der)
