Kukar, JurnalNusantara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menggenjot penguatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas. Salah satu terobosan yang menjadi andalan adalah penyediaan program pembinaan lintas sektor dan fasilitas pinjaman tanpa bunga melalui skema Kredit Kukar Idaman, yang sudah berjalan selama lima tahun terakhir.
Program ini menyasar semua kalangan pelaku usaha, dari wirausaha pemula hingga pelaku usaha mapan, dengan harapan mereka bisa berkembang secara mandiri, berkelanjutan, dan memberi dampak ekonomi nyata di tingkat lokal.
Langkah strategis ini tidak berdiri sendiri. Pemkab Kukar memadukan program pembinaan dengan pendekatan kolaboratif antarorganisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Pertanian. Skema ini dinilai lebih efektif dalam menjangkau pelaku usaha sesuai sektor dan karakteristiknya.
“Misalnya, wirausaha muda usia di bawah 30 tahun bisa dibina oleh Dispora. Usaha di bidang wisata dapat diarahkan ke Dispar. Perempuan bisa ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan sektor pertanian ke Dinas Pertanian. Kami menyambungkan semuanya agar tidak ada yang tertinggal,” jelas Fathul Alamin, Kepala Bidang Pengembangan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kukar, pada 17 April 2025.
Menurut Fathul, Dinas Koperasi dan UKM tetap menjadi motor utama yang memfasilitasi pelatihan umum dan pembinaan menyeluruh. Pendekatannya bersifat inklusif tanpa memandang usia, gender, maupun latar belakang sosial ekonomi.
“Semua pelaku usaha berhak dibina. Kita tidak membatasi sektor atau usia. Yang penting ada kemauan untuk berkembang,” ujarnya.
Berdasarkan data terakhir, Kukar memiliki sekitar 62 ribu pelaku UMKM aktif. Mereka dikelompokkan dalam kategori wirausaha baru, pemula, mapan, dan maju. Klasifikasi ini penting untuk menentukan pola intervensi yang tepat.
Fathul menegaskan bahwa faktor internal pelaku usaha sangat menentukan keberhasilan. Pemerintah bisa memfasilitasi banyak hal, tetapi semangat dan konsistensi dari pelaku usaha tetap menjadi kunci utama.
“Pemerintah bisa bantu banyak hal, tapi kalau pelakunya tidak punya niat kuat, tidak akan ada hasil. Tapi kalau ada semangat, bantuan kecil saja sudah bisa memicu kemajuan,” katanya lugas.
Selain pembinaan, legalitas usaha juga menjadi prioritas pemerintah. Pelaku UMKM didorong untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan sertifikat halal. Langkah ini bertujuan meningkatkan kepercayaan pasar dan mempermudah akses ke pembiayaan, distribusi, serta kemitraan.
Fathul mengungkapkan, dorongan legalitas ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya menjadikan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang siap bersaing di tingkat regional maupun nasional.
“Sertifikasi itu bukan cuma soal dokumen, tapi soal kredibilitas di mata konsumen dan mitra usaha. Kita ingin UMKM Kukar bisa tembus pasar besar,” ujarnya.
Aspek pembiayaan menjadi tumpuan penting dalam strategi Pemkab Kukar. Melalui Kredit Kukar Idaman, pemerintah daerah memberikan akses permodalan dengan bunga 0 persen. Skema ini dirancang agar pelaku usaha tidak terbebani bunga tinggi, yang kerap menjadi penghalang pertumbuhan usaha kecil.
“Skemanya sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan sektor dan skala usaha. Tidak memberatkan, justru memberi ruang berkembang,” papar Fathul.
Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan modal, tetapi juga membangun kepercayaan diri para pelaku usaha. Mereka merasa didukung dan dihargai sebagai bagian penting dari ekonomi daerah.
Rina, pelaku UMKM dari Loa Kulu, menjadi salah satu penerima manfaat program ini. Ia kini bisa memproduksi makanan ringan dalam jumlah besar dan mendistribusikannya ke berbagai warung di luar desanya.
“Dulu saya hanya bisa produksi sedikit. Sekarang sudah bisa kirim ke banyak tempat. Modalnya dari Kredit Idaman. Tanpa itu, saya mungkin masih produksi rumahan biasa,” katanya bangga.
Fathul menyebutkan, Kredit Kukar Idaman juga tengah dikaji untuk ditingkatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah berencana menambah plafon kredit dan memperluas cakupan agar makin banyak pelaku usaha yang bisa mengaksesnya.
“Lewat RPJMD, kami ingin pelaku usaha tidak hanya bertahan, tapi tumbuh besar. Dukungan harus naik kelas juga,” tegasnya.
Tak hanya pinjaman dan pembinaan, Pemkab Kukar juga menyediakan pelatihan kewirausahaan, pendampingan pemasaran, dan fasilitasi pameran produk. UMKM didorong untuk menyesuaikan diri dengan pasar digital melalui pelatihan pemasaran online, kerja sama dengan marketplace, dan branding produk.
Fathul mengajak pelaku usaha untuk tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi aktif membangun jaringan dan menyerap ilmu baru. Ia menekankan bahwa tujuan berwirausaha bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga menciptakan kemakmuran.
“Berwirausaha itu bukan sekadar buka lapak, tapi soal memperbaiki hidup. Tujuan akhirnya ya supaya dompet tebal, rekening juga tebal. Jadi semangatlah membesarkan usaha,” ujarnya diselingi senyum.
Melalui kombinasi pembinaan, akses modal, legalitas usaha, dan dukungan promosi, UMKM di Kukar diharapkan mampu bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelaku UMKM menjadi fondasi ketahanan ekonomi daerah yang paling nyata.
Dengan strategi menyeluruh dan dukungan lintas sektor, Kukar menatap masa depan dengan penuh optimisme. Harapannya sederhana, agar ekonomi tumbuh dari bawah dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adv/Der)
