Kukar, JurnalNusantara.co – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan peringatan keras kepada masyarakat, khususnya kelompok perikanan, agar waspada terhadap modus penipuan berkedok bantuan perikanan yang tengah marak di wilayah Kukar. DKP Kukar menegaskan bahwa seluruh program bantuan yang disalurkan kepada masyarakat tidak dipungut biaya alias gratis.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat yang mengaku menjadi korban penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai pegawai dinas atau bahkan anggota DPRD Kukar. Para pelaku penipuan tersebut memanfaatkan kebutuhan warga yang sedang mengajukan bantuan dengan modus meminta uang sebagai syarat pencairan.
“Kasus ini sudah cukup sering terjadi, terutama di kelompok-kelompok perikanan yang memang sangat membutuhkan bantuan untuk meningkatkan usahanya. Kami ingin pastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pengajuan, pengurusan, maupun pencairan bantuan dari DKP Kukar,” kata Muslik belum lama ini.
Menurut Muslik, modus penipuan dilakukan dengan cara menghubungi kelompok penerima bantuan melalui nomor WhatsApp palsu yang sengaja dibuat mirip dengan nomor resmi DKP ataupun pejabat daerah. Para pelaku kemudian menjanjikan bisa mempercepat proses bantuan dengan meminta sejumlah uang sebagai “biaya jasa.”
“Modus seperti ini sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang kurang paham prosedur resmi. Kami minta masyarakat agar tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi ke kantor DKP atau penyuluh perikanan terdekat,” tegasnya.
Muslik menjelaskan bahwa DKP Kukar rutin menggelar program bantuan sosial dan pengembangan usaha perikanan tanpa memungut biaya apapun. Bantuan ini berupa alat tangkap ikan, sarana budidaya, hingga pendanaan usaha yang sepenuhnya dibiayai pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis kepada penerima bantuan agar dapat mengelola usaha perikanan secara berkelanjutan dan mandiri,” ujar Muslik.
Selain mengingatkan masyarakat, DKP Kukar sudah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti laporan dugaan penipuan. Aparat keamanan juga diminta untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap oknum yang menggunakan identitas palsu dan melakukan penipuan.
“Kami juga mengimbau masyarakat yang menjadi korban atau mengetahui kasus penipuan ini untuk segera melapor ke DKP atau kepolisian agar bisa ditindaklanjuti,” tambah Muslik.
Untuk mengantisipasi hal serupa, DKP Kukar terus mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk penyuluhan langsung di lapangan dan publikasi melalui media sosial resmi. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami mekanisme pengajuan bantuan yang benar dan mengetahui jalur komunikasi resmi.
“Transparansi dan keterbukaan adalah kunci agar program bantuan bisa berjalan baik dan tepat sasaran,” ujar Muslik.
Muslik menambahkan, masyarakat harus menghindari pihak-pihak yang menawarkan bantuan dengan cara meminta imbalan. Semua proses resmi dapat diakses secara gratis tanpa perantara yang meminta uang.
“Kalau ada yang meminta bayaran, itu sudah jelas penipuan. Jangan ragu melapor dan jangan mudah tergiur,” pungkasnya. (Adv/Der)
